latar

Latarbelakang Pendirian

“Perekonomian Nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azaz kekeluargaan dan demokrasi ekonomi “ (UUD 1945 Pasal 33)

Melihat perkembangan yang ada saat ini, perekonomian Indonesia bergantung pada ekonomi pasar bebas, sementara amanah Undang Undang untuk bersifat kekeluargaan. Ekonomi kekeluargaan tersebut yang paling tepat adalah Koperasi.

Koperasi secara objektif perlu diberdayakan agar mampu menjadi motor (engine) peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan kesejahteraan

Atas pemikiran tersebut, para alumni Universitas Sumatera Utara (USU) secara kolektif membentuk sebuah Koperasi.

Kesadaran berkoperasi dirasakan sebagai peruwujudan demokrasi ekonomi yang berdasarkan kepada kesamaan akses terdadap sumber daya ekonomi, pertumbuhan dan kerkeadilan. Demokrasi ekonomi itu akan terwujud jika ada peranserta seluruh masyarakat. Koperasi didirikan sebagai upaya melibatkan masyarakat luas sebagai kekuatan demokrasi ekonomi tersebut.

Alumni USU sebagai suatu kekuatan ekonomi baik dari sisi jumlah dan kwalitas manusianya juga tersebar diseluruh tanah air diharapkan menjadi pilar demokrasi ekonomi tersebut.

kopjausu12

Analisa Faktor Input Sebagai Modal Pengembangan KOPJAUSU

kopjausu22

Target pembangunan ekonomi nasional bukan hanya pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan. Sejarah perkembangan ekonomi dunia menunjukkan bahwa ada kerentanan tatanan ekonomi jika hanya dikuasai oleh sekelompok masyarakat dengan tingkat kesenjangan yang tinggi. Runtuhnya rezim konglomerasi, dan selanjutnya berubah menjadi aglomerasi sebagai bukti betapa lemahnya struktur ekonomi konglomerasi tersebut.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai angka 250 juta jiwa, sesungguhnya bisa menjadi asset perekonomian untuk mencapai kesejakteraan. Bonus demografi ini jika tidak termanfaatkan sebagai asset, sebagai faktor pendorong, akan berubah menjadi liability, dan akan menghalangi pencapaian kesejahteraan tersebut.

Koperasi, sebagai salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi sudah menjadi strategi pembangunan ekonomi nasional. Secara legal bahkan sudah menjadi landasan perekonomian nasional sebagaimana dicantumkan dalam UUD 45, pasal 33.

Selanjutnya dalam aktivitas pengembangannya dikeluarkan UU No.25 tahun 2008, tentang Koperasi. Bahkan untuk menjalankan Koperasi tersebut dibentuk satu Kementrian Koperasi dan UMKM. Ini menandatakan betapa tingginya perhatian pemerintah terhadap Koperasi ditanah air.

Begitu banyaknya sumber daya alam yang tersebar di tanah air, sangat memungkinkan tumbuhnya usaha usaha produktif yang berakar pada masyarakat sebagi sasuatu kekuatan produksi. Masyarakat disatu sisi bisa sebagai pemilik usaha melalui Koperasi, dan disisi lain masyarakat juga bisa menjadi faktor pertumbuhan sebagai tenaga kerja dan konsumen atas barang produksinya. Koperasi menjadi strategi dalam mencapai kemandirian ekonomi sebagaimana di jelaskan dalam RPJPN.